BELITUNG | SATAMEXPOSE.COM - Prihatin dengan kondisi pertimahan Bangka Belitung, Forum Presidium Pembentukan Provinsi Babel melalui Komunitas Diskusi 17 Belitung menggelar diskusi perjuangan ke-IX di Karreso Resto and Garden, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (18/1).
Adapun tema yang diusung yakni "Tata Kelola Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat."
Dalam sambutannya, Ketua Diskusi Perjuangan ke-IX, Rizali Abusama mengajak seluruh peserta diskusi untuk ikut memikirkan kondisi Babel saat ini, terkhusus Belitung dengan carut marut pertimahannya.
Sementara itu, Pj Belitung, Mikron Antariksa menyambut baik kegiatan diskusi tersebut yang menurutnya sejalan dengan kegiatan pihak Pemerintah Kabupaten Belitung.
"Saat ini kami bersama Kejari Belitung dan BPN sedang membuat peta satu data yang nantinya akan menggambarkan seluruh lahan di Kabupaten Belitung, baik itu lahan perizinan tambang, perkebunan, pariwisata dan berbagai sektor lainnya," jelasnya.
Menurutnya, jika dilihat dari peta satu data banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan dalam irisan-irisan perizinan, dan pihaknya akan mencoba untuk mengembalikan serta memperbaiki tata kelolanya guna kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber yakni Ir. Nazalius, Suryadi Saman, Msc dan H. Mohtar Motong atau yang acap disapa Tarek.
Ir. Nazalius berharap diskusi kali ini mampu memberikan masukan bagi DPRD Provinsi Babel maupun DPR RI guna membuat perubahan terhadap tata kelola,,tata niaga maupun mekanisme yang terkait dengan pertambangan, khususnya timah.
"Saat ini kita hanya menerima 3% saja royalti dari PT. Timah, untuk itu kita bisa ajukan usulan ke PT Timah berupa pembagian saham, peningkatan royalti dan peningkatan dana bagi hasil yang hingga saat ini masih abu-abu," ujarnya.
Sementara itu, Suryadi Saman, M.sc mengajak peserta diskusi, Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Babel agar bisa memaksimalkan momentum mega korupsi yang sudah dilambungkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam diskusi.
"Diera Jokowi kita sudah layangkan surat resmi ke Presiden, namun saat itu belum ada momentum jadi tidak ada yang perduli," tuturnya.
Menurutnya, Babel bisa meminta 14% dari 65% saham PT Timah yang masih dipegang Pemerintah dihibahkan kepada provinsi.
"Jikapun tidak bisa maka solusinya, diangsur dengan dividen, inilah momentum yang harus diambil," katanya.
Ketua Forum Presidium Pembentukan Babel, H. Mohtar Motong alias Tarek meras miris melihat dunia pertimahan di Babel saat ini yang dinilainya tambah jorok.
"Dalam satu hingga dua bulan ini saya melihat Belitung ini seperti tidak bertuan, dimana timah bisa bebas sampai ke Jakarta. Sementara dari Bangka aja dak berani sebebas itu, kalaupun ada dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi," ujarnya miris.
Tarek beranggapan tata kelola dan tata niaga terjemahan perlu untuk dievaluasi kembali.
"Meski kewenangan untuk pertimbangan ada di pusat saat ini, kita akan cari cara agar provinsi bisa turut campur menangani tata niaga dan tata kelola pertimahan di Babel, karena yang dikorbankan adalah kita di Provinsi Babel, lingkungannya hancur, rakyatnya dak akan kaya, sumber PAD dari royalti berkurang, setoran negara dalam bentuk devisa negara kurang, apakah akan dibiarkan?" papar Tarek.
Tarek menyatakan dirinya sebagai Ketua Forum Presidium Perjuangan Bangka Belitung siap memfasilitasi perjuangan ini.
"Karena mimpi kita saat mau jadi Provinsi adalah agar rakyat sejahtera dan makmur, bukan hanya kelompok tertentu saja. Tata kelola dan tata niaga pertimahan di Babel harus dibenahi," tegasnya. (fr1)
