Ticker

6/recent/ticker-posts

SILATURAHMI PJ GUBERNUR BABEL DENGAN TOKOH PRESIDIUM PEMBENTUKAN BABEL DI BELITUNG, TAREK TITIP PERSOALAN PARIWISATA DAN KELAUTAN

Gambar : Santap malam warnai silaturahmi Pj Gubernur Babel, Suganda dan tokoh presidium pembentukan Babel yang ada di Belitung.

 

Belitung|Satamexpose.com – Terkait kunjungan perdana Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu sejak resmi dilantik pada Jum’at (31/3) lalu ke Kabupaten Belitung, H Mochtar Motong (Tarek) menyampaikan apresiasinya dan melihat Pj Gubernur sebagai sosok pemimpin yang care (peduli) dan humble (rendah hati), Jum’at (7/4).

Menurutnya, disela kunjungan kerjanya Pj Gubernur masih menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Presidum Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Belitung.

“Saya menganggap wajar kalau PJ Gubernur datang untuk bersilaturahmi dengan para pejuang provinsi, mungkin di Bangka juga beliau seperti itu. Kebetulan saya posisinya di presidium Provinsi Bangka Belitung adalah wakil ketua satu,” katanya.

Selain itu, hadir pula Arani Rasyid selaku komisariat dan beberapa anggota seperti, Suhadi Hasan, Zainal Arifin, Abu Bakar Idrus dan Ruspandi.

“Yang lain mungkin tak sempat hadir malam itu. Selain itu ada juga tokoh masyarakat seperti Ustadz Ucuk Sibromilsi selaku tokoh agama dan dr. Benjamin. Ada beberapa hal masukan dari kita terutama terkait kondisi pariwisata pasca Covid-19 sekiranya Bapak Pj Gubernur bisa membatu memulihkan kondisi tersebut dengan mendorong kebijakan-kebijakan pariwisata yang ada di pusat untuk ditarik kembali ke Belitung,” pintanya.

Menurutnya, Belitung saat ini memerlukan event-event pariwisata yang berkelas nasional maupun internasional agar bisa memancing orang-orang untuk datang kembali ke Belitung dan mengoptimalkan moda penerbangan menuju Belitung serta kembali membuka jalur penerbangan Internasional ke Belitung.

Tarek juga meminta pemerintah provinsi berkaca pada pariwisata Bali dan Jogya, dimana sekarang ini pariwisatanya justru berkembang di kabupaten-kabupaten.

H. Moctar Motong juga mencermati sektor kelautan, dimana perairan Babel saat ini menjadi serbuan kapal-kapal compreng dan meminta Pj Gubernur untuk betul-betul memperhatikan nasib nelayan tradisional.

“Selaku ketua HNSI Belitung saya juga minta kepada Pj Gubernur agar meninjau kembali perizinan kapal compreng , memang kewenangannya ada di provinsi terutama 0 sampai 15 mil tapi  jangan sampai mengeluarkan izin secara membabi buta yang tentunya akan mengancam keberadaan nelayan tradisional,” harapnya.

Tarek sebut akan jadi aneh ketika nelayan tradisional kesulitan mendapatkan hasil laut dikarena terbentur dengan kapal-kapal lebih besar dengan dengan teknologi yang lengkap dan wilayah tangkapnya sampai ke wilayah dasar.

“Bagaimana nelayan tradisional akan mendapatkan kesempatan mendapat hasil tangkapan yang baik, yang bagus, ini juga harus dikaji oleh PJ Gubernur yang baru terutama masalah izin kuota untuk dikaji ulang,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kondisi pelabuhan di Tanjungpandan, Tarek mengatakan dirinya melihat kondisi pelabuhan Tanjungpandan sudah mulai padat dan mulai harus dipikirkan pengalihan kapal-kapal skala besar.

“Sebaiknya untuk kapal-kapal berskala besar tidak lagi di pelabuhan Tanjungpandan, melainkan diarahkan ke Tanjung Batu dan pendangkalan alur yang ada di pelabuhan Tanjungpandan juga harus kembali dicarikan langkah-langkah seperti apa antisipasinya,” imbuhnya.

Selain itu, Tarek juga saat pertemuan dengan Pj Gubernur menyampaikan mengenai akses jalan yang menhubungkan dua kabupaten yang ada di Pulau Belitung.

“Akses jalan untuk Belitung Utara dan Belitung Selatan kita lihat sudah baik, namun akses untuk ke Belitung timur dari Belitung Selatan itu masih susah dan belum baik,” paparnya.

Dirinya berharap agar apa yang pernah dibangun oleh pemerintahan Bupati Darmansyah Husin berkaitan dengan jalan lingkar Kembiri, Membalong tembus ke Belitung timur harus betul-betul didorong kembali didorong.

“Kalau memang anggaran APBD Kabupaten tidak mencukupi, ya pakai APBD Provinsi lah. Hal semacam ini harusnya sudah harus menjadi pemikiran anggota DPRD Provinsi perwakilan dari Belitung, apakah mereka enggak sampai kesana mikirnya atau atau memang niatnya yang nggak ada,” sesalnya. (ram)