 |
| Ilustrasi. JIBI |
TANJUNGPANDAN,
SATAMEXPOSE.COM – Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati (PLTBn) Minyak
Kelapa Sawit (CPO) di Desa Pegantungan, Badau, Belitung hingga saat ini belum
beroperasi. Padahal pembangkit ini awalnya direncanakan bisa beroperasi awal
2019 lalu.
CPO
yang menjadi bahan bakar PLTBn ini menjadi kendala, pasalnya belum terjadi
keseimbangan harga antara harga beli CPO dari perusahaan sawit dan nilai jual
listrik ke PLN.
Pembangkit
ini setidaknya membutuhkan sekitar 11,25 juta liter pertahun. Saat ini harga
CPO berada di titik Rp 6 ribu perliter. Meski begitu, Pemkab Belitung terus
mencari solusi agar pembangkit ini bisa beroperasi dan menyuplai listrik ke
PLN.
“Masalah yang dihadapi sekarang itu harganya belum serasi, sesuai. Kita tidak bicara untung rugi, tapi harga beli CPO dan nilai jual listrik ini belum sesuai,” sebut Bupati Belitung Sahani Saleh kepada SatamExpose.com, Senin (26/8/2019).
Awalnya
PLTBn ini direncanakan bisa mendapatkan suplai CPO dari beberapa perusahaan
kelapa sawit di Belitung, namun rencana tersebut tak berjalan lancar karena harga
CPO di pasar dunia masih fluktuatif.
Perusahaan-perusahaan
yang ada memilih menjual CPO hasil produksinya keluar ketimbang menjualnya ke
PLTBn dengan harga rendah. Pasalnya harga pasaran CPO di dunia cukup tinggi.
Solusi untuk mendukung pengoperasian PLTBn ini menemui titik terang setelah salah satu perusahaan sawit yakni PT Pratama Unggul Sejahtera (PUS) yang bersedia menyuplai CPO.
Namun
PT PUS bersedia membangun pabrik CPO mini untuk menampung sawit dari perkebunan
masyarakat. Dan hasilnya yakni CPO disuplai ke pembangkit. Sehingga bisa
menjadi solusi bagi pasokan CPO ke PLTBn.
“Mereka
sudah berkomitmen mendirikan pabrik untuk menampung sawit dari masyarakat. Jadi
masyarakat ada solusi harga yang dikeluhkan saat ini, pembangkit bisa jalan,”
tambah pria yang akrab disapa Sanem ini.
Bahkan tim peninjau dari Provinsi Babel terkait pembuatan pabrik tersebut sudah turun ke Belitung. Hal ini untuk memastikan keperluan pembuatan pabrik CPO ini seperti Amdal dan lainnya telah siap.
“Mereka
sudah turun tim dari provinsi. Mereka ingin melihat apakah yang dibangun PT PUS
sudah dapat beroperasi,” tandas Sanem. (als)
