 |
| Pantai Tanjungpendam. pantainesia.com |
TANJUNGPANDAN, SATAMEXPOSE.COM - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Ir Hermanto menolak anggapan pengeluaran pengelolaan kawasan wisata Pantai Tanjungpendam dan pemasukan tak sebanding.
Hal ini terkait wacana perlunya pengalihan pengelola kawasan wisata tersebut yang saat ini di bawah Dinas Pariwisata ke pihak lain. Menurutnya saat ini kawasan wisata tersebut hanya menerima anggaran sebesar Rp 1,5 M.
Baca Juga : Mengenal Peristiwa dan Potensi Gempa di Indonesia, Begini Kata Veri Yadi
"Tidak ada 8 miliar, APBD kita aja (untuk pengolahan Tamjungpendam) cuma 1,5 miliar. Yang 8 miliar itu dari mana tidak ada, itu ngerecau (ngawur, red)," kata Hermanto kepada SatamExpose.com, Senin (29/7/2019).
Ia menyebutkan, pada 2018 kawasan wisata Pantai Tanjungpendam menghasilkan PAD sebesar Rp 1,8 miliar dari anggaran yang diterima Rp 1,5 miliar.
Hal itu telah membuktikan bahwa adanya balance antara pengeluaran dan pemasukan dari pengelolaan kawasan wisata Pantai Tanjungpendam tersebut.
Baca Juga :
Dua Pengendara Motor Tabrak Truk Parkir di Badan Jalan Jenderal Sudirman, Begini Kronologi dan Nasibnya !
Musda KNPI Kabupaten Belitung Berjalan Alot, Jarwo Jadi Ketua Termuda Sepanjang Sejarah.
"Sedangkan untuk tahun 2019 ini, APBD untuk pengelolaan Pantai Tanjungpendam mencapai Rp.2.498.980.000. Dana tersebut sudah termasuk untuk Tirtaloka yakni Pemandian Dayang Sripinai dan Kolong Keramik, tidak ada Rp 8 m," papar Hermanto.
Ia menyebutkan kalau untuk wisata Kolong Keramik dan Pemandian Dayang Sripinai selalu merugi. Menurutnya besarnya biaya kebersihan dua objek tersebut menambah biaya operasional pengelolaan.
"Untuk Dayang Sripinai dan Kolong Keramik memang ya tidak sebanding antara APBD dan PAD hanya 50-50. Misalnya jika APBD-nya 400 juta, biasanya PAD-nya hanya 200 juta," jelas Hermanto.
Meski begitu, pihak Dispar menyetujui terkait wacana kawasan wisata Pantai Tanjungpendam dan Tirtaloka dikelola oleh BUMD. Pasalnya pengalihan pengelola kawasan wisata tersebut oleh pemerintah tentunya bertujuan baik.
Baca Juga : Video Call Lalu Buka Baju Karena Iming-iming 3 Juta, Mahasiswi Ini Malah Diancam Fotonya Akan Disebar
"Kita juga berharap seperti itu (dikelola BUMD) karena kita tidak mungkin dapat mengelola Tanjungpendam secara efektif. Jadi dari pada ini akan menjadi sesuatu yang tidak maksimal kalau kita kelola lebih baik dikelola olah pihak ketiga lah, terserah pihak ke tiga itu mau dari BUMD atau pihak ketiga di bidang lain," pungkas Hermanto. (fg6)
